Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantah Australia mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan setelah Indonesia mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut dia, respons pemerintah Negeri Kanguru sebatas travel advice atau saran perjalanan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan duta besar dan tadi sudah diklarifikasi oleh ibu menteri luar negeri bahwa yang mereka sampaikan bukan travel warning, tapi ada penyampaian perkembangan UU KUHP dan sudah diklarifikasi,” kata Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.
Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan sebelumnya dikabarkan mengeluarkan pengumuman bahwa Parlemen Indonesia telah meloloskan revisi hukum pidana. Pasal di dalamnya mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah. Pasal kontroversial ini mendapatkan sorotan dari pelbagai pihak karena dianggap akan mengganggu iklim pariwisata.